Visi dan Misi Periode 2014-2018

Visi
Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kota Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2014-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah :

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat
Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera
Menuju Banjar Agropolitan”

Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai visi :
❖ Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan secara religius sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan kearipan lokal serta melangsungkan kehidupan keagamaan menuju keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia yang rukun dan saling menghormati.
❖ Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.
❖ Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak dan aman.
❖ Agropolitan, artinya Kota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas ke bidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis). Dengan berbagai indikator agropolitan seperti Banjar menjadi kota agroindustri, jasa-jasa pertanian dan agrowisata, menjadi pusat distribusi produk-produk pertanian, ditambah pula sebagai kota jasa dan perdagangan dengan memanfaatkan letak strategis geografis Kota Banjar, berbagai indikator tersebut secara bersama-sama dan saling melengkapi akan mewujudkan Banjar Agropolitan.

Misi
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai a process of enlarging people’s choice atau proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1) usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai; dan (3) standar hidup yang layak. Tingkat keberhasilan dalam pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan. Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Kota Banjar agar menjadi masyarakat yang mau berpartisipasi, bekerja sama dan menjaga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala potensi untuk mewujudkan segala cita-cita.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak mengesampingkan pemerataan pembangunannya merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih memungkinkan bagi Kota Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang berkualitas, mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan faktor networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah ekonomi yang besar.
Networking yang dimaksudkan terutama untuk memanfaatkan potensi ekonomi daerah sekitar untuk memproduksi barang dan jasa lain yang nilai tambahnya meresap di Kota Banjar ditambah kebijakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip keadilan dimana pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada posisi yang sama.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan. Istilah berkelanjutan digunakan untuk konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang.
Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government
Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, premanisme dan ancaman dari luar merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.