Wakil Wali Kota Banjar Ikuti Pertemuan Antara Kepala Daerah Dengan Direktur Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, menggelar pertemuan antara Kepala Daerah dengan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang bertempat di Aula Bale Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan. Harun No. 1 Kota Tasikmalaya. Rabu (13/4/2022).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XI|/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini dimaksudkan dalam rangka verifikasi dan klarifikasi lahan sawah yang dilindungi pada Kabupaten/Kota.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementrian ATR/BPN, Wali Kota Tasikmalaya, Wakil Wali Kota Banjar, Wakil Bupati Ciamis, Wakil Bupati Pangandaran, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, para Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya; Kota Banjar; Kabupaten Tasikmalaya; Kabupaten Ciamis; Kabupaten Pangandaran; Kabupaten Cirebon; Kabupaten Kuningan; Kabupaten Majalengka; dan Kabupaten Indramayu.

Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementrian ATR/BPN menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), merupakan bukti keseriusan Pemerintah menjaga lahan sawah. Perpres 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalihkan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sumber     : Bagian Umum Sekretariat Daerah  Kota Banjar

Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2022

About Kominfo Banjar

Check Also

Launching Program Penyaluran Bantuan Tunai Kaki Lima Dan Warung (BTKLW) Minyak Goreng Oleh TNI Kodim 0613/Ciamis

Bertempat di Makoramil 1313 Banjar, Wali Kota, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si., menghadiri kegiatan …

Launching Program Bantuan Sosial RASTRA Daerah Kota Banjar Tahun 2022

Bertempat di Halaman Pendopo Kota Banjar, Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si., …