Verifikasi Dan Klarifikasi Sawah Dilindungi Di Wilayah Kota Banjar Dengan Dirjen Pengendalian Dan Penertiban Tanah

Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si., menghadiri kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi dan Klarifikasi Sawah Dilindungi di Wilayah Kota Banjar dengan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Wing 2, Gedung Kementrian ATR/BPN, Jalan Raden Patah 1 Jakarta Selatan. Senin (20/6/2022).
Wali Kota dengan didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Kota Banjar, Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar diterima secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Dr. Ir. Budi Situmorang,. MURP.
Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan Kota Banjar memiliki luasan 13.197,23 H. Secara umum, wilayah Kota Banjar termasuk dataran rendah karena berada di ketinggian kurang dari 100 MDPL. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1589/SK-HK. 02.01/XI1/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota menyatakan bahwa LSD di Kota Banjar seluas 3.088,02 H. “Dari data tersebut masih diperlukan adanya verifikasi data antara Kementerian ATR dan Pemerintah Kota Banjar. Terdapat lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai LSD, namun tidak sesuai dengan kondisi eksisting dan rencana tata ruang wilayah Kota Banjar, seperti bangunan, tegalan, kolam dan guna lahan lainnya ditetapkan sebagai LSD,” jelasnya.
Menurutnya LSD yang tidak sesuai dengan lahan sawah seluas 79,84 H. Untuk itu, Pemerintah Kota Banjar mengusulkan lahan seluas 1.419,24 H untuk dikeluarkan dari LSD yang akan digunakan sebagai Kawasan Budidaya serta lahan yang dapat dibuktikan untuk dikeluarkan dari LSD dengan bukti surat permohonan dari calon investor seluas 178,46 H. “Kami berharap usulan ini dapat diakomodir untuk pemgembangan wilayah, terutama meningkatkan laju pertumbuhan investasi di Kota Banjar, pasca terbangunnya Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap dan Pengembangan Kawasan Jabar selatan sesuai dengan Perpres,” jelasnya.
Dirjen PPTR menyambut baik dengan digelarnya kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi dan Klarifikasi Sawah Dilindungi di Wilayah Kota Banjar. Menurutnya Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, secara tegas mengatur lahan yang udah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi. “Dan kalaupun mau dilakukan, alih fungsi lahan pertanian pun hanya dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Antara lain, kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan,” jelasnya.
Dirjen PPTR menginstruksikan kepada Pemerintah Kota Banjar untuk segera menyusun Peta Wilayah dan Perencanaan Pengembangan Wilayah yang diajukan untuk dikeluarkan dari LSD. “Namun demikan, untuk lahan yang akan dibangun oleh para investor diharuskan menyertakan bukti permohonan calon investor. Dan yang paling penting, para investor untuk segera melakukan proyek pembangunan di kawasan tersebut. Namun bila dalam 2 (dua) tahun belum ada perkembangan perencanan pembangunan, negara berhak mengambil pengelolaan lahan tersebut dan kembali di diperuntukan sebagai LSD,” tegasnya.

Sumber     : Bagian Umum Sekretariat Daerah  Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2022

About Kominfo Banjar

Check Also

Perkembangan Covid-19 Kota Banjar

Sumber     : Satuan Tugas Covid-19  Kota Banjar Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2022 …

Galang Kerja Sama Resiprokal, Menteri Johnny Dorong Saling Dukung di Forum Internasional

Siaran Pers No. 269/HM/KOMINFO/06/2022 Rabu, 29 Juni 2022 Tentang Galang Kerja Sama Resiprokal, Menteri Johnny …

Tinggalkan Balasan