Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2022

Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si., mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2022 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertempat di Aula Somahna Bagja Dibuana, Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar. Kamis (9/6/2022).
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II KPK beserta Tim, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Kepala BPN Kota Banjar, Sekretaris Daerah Kota Banjar, para Kepala Perangkat Daerah, Penanggungjawab Area MCP, serta para Pengembang Perumahan di Kota Banjar.
Dalam sambutannya, Wali Kota menuturkan, dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih di Kota Banjar, serta meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel, Pemerintah Kota Banjar mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemerintah dengan berbasiskan pada hasil pengukuran Monitoring Centre of Prevention (MCP). “Nilai Capaian MCP ini merupakan salah satu indikator kinerja utama saya selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai Tahun 2023 dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kota Banjar. Pada Tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian Divisi Pencegahan KPK, Kota Banjar mendapat nilai 77,98 % melampaui taget RPJMD kami sebesar 75 %. Selain itu, pada Tahun 2021, Divisi Pencegahan KPK juga melakukan pengujian melalui Survey Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dari pencegahan korupsi berdasarkan persepsi publik. Alhamdulilah Kota Banjar meraih skor sebesar 75,2 diatas rata-rata nasional yang berada pada skor 72,4, hal ini menunjukan upaya perbaikan kami dalam mengendalikan titik rawan korupsi di 8 (delapan) area berbanding lurus, juga dengan membaiknya integritas penyelenggara pemerintah di Kota Banjar,” jelasnya.
Selanjutnya, tambah Wali Kota, dalam upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Kota Banjar juga telah meningkatkan sinergitas melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta dalam penanganganan pengaduan masyarakat antara APIP dan APH. “Alhamdulilah melalui kerjasama ini, telah banyak permasalahan hukum yang dapat ditemukan solusinya, baik melalui kegiatan pendampingan, pendapat hukum maupun kegiatan kerja sama APIP dan APH. Saya berharap sinergitas ini dapat dioptimalkan lagi terhadap permasalahan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, maupun terhadap aset dan pendapatan asli daerah,” ucapnya.
Menurut Wali Kota, dalam upaya pengamanan aset, Pemerintah Kota Banjar sejak Tahun 2019 telah mengadakan kerja sama dengan BPN dalam sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Banjar. “Di awal Tahun 2022 ini masih ada 101 bidang yang belum bersertifikat, saya berharap di akhir Tahun 2022, 101 bidang ini semuanya dapat tersertifikasi,” harapnya.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota mengajak kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pada Area Intervensi Program Pencegahan Korupsi untuk selalu menjaga komitmen, mempunyai rencana aksi atas langkah-langkah dan menjadikan MCP ini sebagai prioritas dalam rangka perbaikan tata kelola dan pelayanan publik di area yang merupakan tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Aset Pemerintah Kota Banjar serta Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Banjar.

Sumber     : Bagian Umum Sekretariat Daerah  Kota Banjar

Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2022

About Kominfo Banjar

Check Also

Perkembangan Covid-19 Kota Banjar

Sumber     : Satuan Tugas Covid-19  Kota Banjar Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2022 …

Galang Kerja Sama Resiprokal, Menteri Johnny Dorong Saling Dukung di Forum Internasional

Siaran Pers No. 269/HM/KOMINFO/06/2022 Rabu, 29 Juni 2022 Tentang Galang Kerja Sama Resiprokal, Menteri Johnny …