Rapat Evaluasi Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjar Tahun 2021

Rabu, 24 November 2021, berlangsung acara Rapat Evaluasi Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjar.  Hadir dalam kesempatan tersebut  Wakil Wali Kota Banjar, Asda 2, Kepala PD terkait, Anggota KPA dari Kesehatan, IDI,  TNI, Polri, Pol PP, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, relawan, dan undangan lainnya.
Pengurus program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mengeluhkan fasilitas alat kontrasepsi dan biaya pemeriksaan tes CD4 atau tes darah untuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Banjar mahal, hal tersebut diungkapkan salah satu anggota pendamping program penanganan HIV/AIDS (KPA) Kota Banjar, Rika Setiawati, saat rapat evaluasi penanggulangan kasus HIV/AIDS di ruang rapat Gunung Sangkur Setda Banjar.
Dia mengungkapkan, langkanya ‘pengaman’ tersebut terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu.Rika mengaku khawatir akan terjadi penambahan kasus karena banyak yang tidak menggunakan pengaman saat berhubungan. Selain itu, ia juga mengatakan, perlunya solusi untuk biaya pemeriksaan CD4 bagi ODHA yang akan berobat. Karena selama ini banyak ODHA yang merasa keberatan untuk biaya pemeriksaan tersebut. Bahkan, lanjutnya, untuk membantu pemeriksaan tes CD4 tersebut ia bersama teman-teman komunitas sering mengadakan patungan untuk membantu biaya tes darah bagi ODHA. “Untuk pemeriksaan CD4 harganya Rp 282.000,-. Kadang saya dan teman-teman sering patungan buat pemeriksaan”.
Dia meminta agar ada solusi dari pemerintah supaya biaya pemeriksaan tersebut bisa dicover oleh BPJS Kesehatan serta mengupayakan ketersediaan reagen untuk tes pemeriksaan. Sejauh ini, kata Ika pihaknya juga memberikan apresiasi kepada desa yang mau mengalokasikan anggaran untuk membantu penanganan HIV/AIDS.
Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Banjar, yang juga Wakil Wali Kota Banjar,  H. Nana Suryana, mengatakan, dari hasil evaluasi untuk penanganan HIV/AIDS pada Tahun ini banyak mengalami kendala terutama masalah anggaran.Pada awalnya anggaran penanganan diusulkan Rp. 200.000.000,- namun hanya dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga upaya penanganan kurang berjalan dengan maksimal. Pihaknya akan membuat rencana penanganan lebih komprehensif. Mengkolaborasikan upaya penanganan tersebut dengan instansi yang lain seperti pemerintah desa. Baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan program untuk upaya penanganan berupa edukasi atau tindakan preventif di kalangan pelajar dan masyarakat.
Lebih lanjut beliau mengatakan, terkait keluhan biaya pemeriksaan CD4 yang disampaikan, Pemerintah Kota Banjar akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak BPJS Kesehatan. Kemudian juga berkolaborasi dengan Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk membantu penanganan warganya. Terutama yang terkendala anggaran ketika dari Dinkes maupun KPA tidak bisa mengcover masalah reagen kadaluarsa. Selain itu, untuk reagen kadaluarsa yang menjadi kendala ketika akan dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS, pihaknya akan mengupayakan ketersediaan reagen tersebut ke Provinsi melalui Dinas Kesehatan sebagai leading sector.
Beliau menambahkan, untuk jumlah ODHA sendiri pada tahun ini terjadi peningkatan tapi tak terlalu signifikan. Jumlah ODHA di Kota Banjar ada 60 orang namun yang menjalani pengobatan hanya 36 orang dan sisanya tidak berobat. “Kendalanya ada yang  malu ada juga yang terkendala biaya. Nanti dicek lagi di lapangan. Kalau masalahnya biaya, bisa dibantu karena bisa saja menimbulkan kerawanan sosial,” katanya.

Sumber     : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2021

About Kominfo Banjar

Check Also

Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar, Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu …

Rapat Penyusunan LPPD Dan IKK Tahun 2021

Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si., membuka acara Rapat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan …

Tinggalkan Balasan