Home / Berita Nasional / Mendagri dorong kemandirian aparat pengawas internal pemerintah

Mendagri dorong kemandirian aparat pengawas internal pemerintah

233-mendagri-dorong-kemandirian-aparat-pengawas-internal-pemerintah     Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mementingkan kemandirian pengawasan di dalam proses penggunaan uang negara. “Ada kemandirian APIP yang penting, karena selama ini terlihat belum optimal,” kata Tjahjo dalam Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP di Jakarta, Selasa.
Tjahjo mengatakan pihaknya bersama KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah merumuskan mengenai penguatan APIP dan inspektorat daerah. “Sudah kami serahkan ke Presiden dan akan menunggu rapat terbatas terlebih dahulu untuk diputuskan. Apakah itu nanti PP (peraturan pemerintah) atau tidak nanti kita tunggu,” kata dia.
Tjahjo mengatakan penguatan APIP tersebut harus mampu komprehensif atau semua pihak-pihak yang terlibat mempunyai sistem dan pola yang sama. “Dalam Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP juga telah ada penguatan oleh Menteri Keuangan supaya APBN dan APBD fungsi perpajakan dan PBNP-nya jelas,” kata dia.
Kemudian, Tjahjo juga menjelaskan mengenai pengguatan APIP di daerah yang ditempuh dari sisi kelembagaan, personel dan anggaran. Di kelembagaan, alternatif kebijakannya antara lain pengangkatan dan pemberhentian tetap oleh kepala daerah namun atas persetujuan Mendagri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten dan kota.
Penguatan APIP daerah dari sisi personel dilakukan melalui “inpassing” dan menempatkan lulusan STAN dan IPDN ke lingkungan Inspektorat Daerah. “Juga mulai dimasukkan 31 kegiatan wajib APIP ke dalam Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya,” ucap Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung penguatan fungsi APIP terkait pengawasan di dalam proses penggunaan uang negara. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menilai APIP yang berfungsi dengan baik akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja pemerintah karena penerimaan negara dipakai dengan baik. “Rakyat mau dan bersedia membayar pajak karena mereka percaya dalam membayar pajak tidak masuk dalam kotak hitam yang tidak diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Tetapi rakyat tahu bahwa dengan membayar pajak akan mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya,” kata Sri Mulyani.

Sumber        : antaranews.com

Diunggah     : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2017

About admin

Check Also

Kota Peduli Hukum dan HAM

   Puncak peringatan ke-69 Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia diadakan di The Sunan Hotel, …

Presiden Jokowi Ingin Tata Kelola APBN Disederhanakan

    Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu, 6 Desember 2017, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan …