BANJAR RAIH WTP YANG KE-TUJUH KALINYA

122-a-lhp-bpk1         Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kota Banjar kembali bisa mempertahankan hasil tertinggi yaitu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan ini merupakan WTP yang Ke-Tujuh kalinya, walaupun dengan  menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang baru yaitu akrual basic di dua tahun belakangan ini, namun hal ini tidak menjadi kendala tetapi sebaliknya malah menjadi anugerah sekaligus yang sangat besar untuk lebih meningkatkan kinerja, sebab mempertahankan bukan hal yang mudah.122-b-lhp-bpk122-c-lhp-bpk

 

 

 

 

 

 

 

        Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jl. Moch Toha, Bandung  Jum’at  02 Juni 2017 bertepatan dengan hari ketujuh Puasa di Bulan Suci Ramadhan 1438 H. Prestasi yang sangat membanggakan diraih duabelas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat yang berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana sembilan Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan opini tersebut dari tahun sebelumnya yaitu Kota Banjar, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang,  Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan tiga Pemerintah Daerah lainya baru pertama kali memperolehnya, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran dan Kota Tasikmalaya. 

       Laporan Hasil Pemeriksaan ini diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat,  Arman Syifa  SST, M.Acc,Ak  kepada para  Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.  Untuk Kota Banjar diterima langsung oleh Wali Kota Banjar, Dr. Hj Ade Uu Sukaesih, M.Si dan Ketua DPRD Kota Banjar, Drs. Dadang R.Kalyubi, M.Si.

       Arman Syifa mengatakan bahwa Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016 dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah yang telah menyajikan secara wajar semua akun didalam LKPD sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi Pemerintah yaitu akrual basic. Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas system pengendalian intern Pemerintah. 

    Selanjutnya dia menyampaikan bahwa Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya penyimpangan (fraud) yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari, hal ini penting disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK. Beberapa permasalahan terkait dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah masalah penyusutan termasuk beban penyusutan yang tersaji di LO dan akumulasi penyusutan di neraca, masalah penyajian Dana BOS dan dana lainya diluar APBD, adapun temuan yang perlu mendapat perhatian pada beberapa Pemerintah Daerah yaitu pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan Kepala Daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah yang masih belum bersertifikat, tanah fasos fasum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat, kesalahan alokasi penganggaran dan pengelolaan PBB P2 setelah pelimpahan dari Pemerintah Pusat.

     Sesuai dengan pasal 20 Undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab  Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan  dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima melalui rencana aksi (action plan).

     Wali Kota Banjar menyampaikan ucapan terimakasih atas prestasi ini “Alhamdulilah Kota Banjar sudah meraih kembali Opini  WTP atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dari BPK RI, untuk mempertahankan itu memang sangat berat tetapi kita akan terus meningkatkan kinerja apalagi dua tahun terakhir ini pengelolaan keuangan kita menerapkan akrual basis, terimakasih kepada seluruh OPD dan jajaran Pemerintah serta dukungan dan dorongan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kontribusi atas kerja kerasnya sehingga Kota Banjar dapat meraih Opini WTP tersebut ,” katanya.

    Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Opini WTP atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 ini bukan hasil kerja sendiri “ hasil yang kita raih ini bukan hanya hasil kerja saya saja, tetapi hasil kerja keras tim mulai dari pelaksana sampai dengan kepala OPD  serta stake holder yang ada di Kota Banjar.”

      Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Banjar “Dengan Opini WTP yang di raih Kota Banjar khususnya yang ke-Tujuh ini dapat memotivasi kita agar lebih maju lagi, dan menjadi target kita disetiap tahunnya. Mudah-mudahan prestasi  ini dapat dipertahankan, selain itu saya berharap dorongan dari seluruh masyarakat dan seluruh stake holder untuk bekerjasama dalam mensukseskan program pembangunan di Kota Banjar” ujarnya

 

Sumber        : Bagian  Humas Setda Kota Banjar

Diunggah     : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2017

About kominfo banjar

Check Also

Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusahan Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach

Bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar, Wali …

Kunjungan Anak-anak PAUD dari Gugus 3 Purwaharja Ke Kantor Wali Kota Banjar

Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si., menerima kunjungan Anak-anak PAUD dari …