Home / Berita Banjar / Woro-woro Protokol Kesehatan Di Kota Banjar

Woro-woro Protokol Kesehatan Di Kota Banjar

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar menghimbau seluruh kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan masa untuk  ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Edi Herdianto, dan Jubir Percepatan Penanganan Covid-19, Agus Nugraha, Selasa 6 Oktober 2020. Himbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar itu berlaku sejak 2 Oktober 2020. Himbauan larangan berkerumun itu adalah menindaklanjuti himbauan Kapolri yang melarang satuan kewilayahan tingkat Polda hingga Polsek memberikan izin keramaian ditengah pandemi Covid-19.
Selain itu, berdasarkan hasil rapat Forkopimda dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku usaha, Rabu, 30 September 2020. Kemudian, sesuai hasil rapat kordinasi pemerintah dengan pengelola pendidikan, Rabu, 30 September 2020.
“Himbauan larangan berkerumun berlaku untuk semua kegiatan yang melibatkan massa di wilayah Kota Banjar. Seperti kegiatan olahraga, kesenian, hajatan dan lain-lain”, ujarnya. Himbauan ini sudah disebarluaskan ke Camat, Lurah dan desa se-Kota Banjar.
Ditegaskannya bahwa jika terbukti ada yang berkerumun di wilayah Kota Banjar, dalam hal ini Polri berwenang penuh melakukan pembubaran masyarakat yang berkerumun tersebut.
“Acara yang mengakibatkan masyarakat kerumunan, termasuk saat acara kunjungan kerja sekali pun, jika terbukti tak mematuhi protokol kesehatan, sebenarnya itu bisa dibubarkan. Karena suatu aturan itu berlaku untuk semua, tanpa terkecuali”, ujarnya.
Pembubaran itu, dikatakan dia, tentunya harus melalui proses analisa dan pertimbangan yang matang agar wabah Covid-19 tak semakin meluas di Kota Banjar.
“Jika membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat luas, otomatis harus dibubarkan kerumunan masyarakat tersebut”.
Pembubaran kerumunan dan keramaian itu jelas aturannya. Yaitu, Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan pengendalian Covid-19.
Konsekuensi yang terbukti melakukan pelanggaran Inpres Nomor 6, dijelaskan dia, ada sanksi teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.
Senada dengan hal tersebut, meski dalam kondisi hujan, Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih bersama Kapolres Banjar, Melda Yanny dan Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana dan jajaran Forkopimda Kota Banjar meninjau Operasi Yustisi Tim Penindak Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 (TP3KC) Kota Banjar mulai dari Jl. Kantor Pos, Pasar Banjar, Jl. Pegadaian dan berakhir di simpang 4 Alun-alun Kota Banjar.
Menurut Kapolres Banjar, Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini akan terus dilaksanakan. Akibat masih cukup banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya mematuhi protokol kesehatan selama ini.
“Personil gabungan TP3KC bertugas mengingatkan, menyadarkan dan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan melalui operasi yustisi itu”, ujarnya.
Tim yang tergabung TP3KC meliputi, personil Kodim 0613/Ciamis, personil Polres Banjar, personil Sat Pol PP, Dishub, dan dibantu BPBD Kota Banjar.

Sumber     : Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2020

About Kominfo Banjar

Check Also

Update Data Covid-19 Kota Banjar

Sumber     : Gugus Tugas COVID-19 Kota Banjar Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2020 …

Kunjungan Kerja Wali Kota Banjar ke Desa Kujangsari

Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si didampingi Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, …

Tinggalkan Balasan