Home / Berita Banjar / Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes)

Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes)

   Dana yang dikelola desa semakin meningkat. Di Kota Banjar tahun 2018 ini antara Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar per desa-nya. Adapun jumlah desa se-Kota Banjar sekarang ini sebanyak 16 desa. Kerawanan dan potensi penyimpangan dipastikan ada. Upaya mengawal akuntabilitas keuangan desa dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mulai tahun 2017 di Kota Banjar sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
   Para Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kota Banjar mengikuti workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes yang diselenggarakan oleh BPKP di Aula Setda Kota Banjar, Rabu, 26 September 2018.
   Workshop tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjar, DR. Drs. H. Ade Setiana,M.Pd,  turut hadir empat narasumber dari Anggota DPR RI Komisi XI, Drs. H Agun Gunanjar Sudarsa, Iman Achmad Nugraha Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Iskandar Novianto Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Pusat, Setyo Prayitno Kepala Sub Auditor Wilayah Jabar 2  BPK Jabar, AKBP. Dr. Rusman SH, MH.
   Adapun moderator dalam kegiatan ini adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar, DR. Drs. H. Ade Setiana,M.Pd, kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala OPD Kota Banjar, para Camat, Kades, dan Perangkat Desa dilingkungan Pemkot Banjar.
Sekretaris Daerah Kota Banjar mengatakan, para peserta hendaknya dapat menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber dengan baik. Sebab, tidak setiap saat kegiatan seperti ini dilaksanakan. Sehingga momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyerap pengetahuan dari narasumber. “Kabupaten/kota se-Jawa Barat yang sudah menggunakan aplikasi Siskeudes baru di Kota Banjar dan Kab Sukabumi,” ujar Sekda Kota Banjar, H. Ade Setiana, seusai mengikuti “Workshop Evaluasi Implemntasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes
   Menyikapi diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah Kota Banjar harus konsisten untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, tata kelola dan pengawasan, kemudian juga Pemerintah Desa harus sudah secara mandiri dalam mengelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa, maka pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada. Memperhatikan hal tersebut pemerintah dalam hal ini BPKP dan Kemendagri telah mengembangkan aplikasi sederhana untuk membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
 
Sumber        : Bagian Humas Setda Kota Banjar
Diunggah     : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2018

About Kominfo Banjar

Check Also

GEBYAR GERMAS & KEMITRAAN GERMAS

  Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang …

JALAN SEHAT HUT TNI KE-73

   Dalam rangka Peringatan HUT TNI yang ke-73, Koramil Banjar menggelar acara jalan sehat. Dalam …