Home / Berita Banjar / Wapres tutup Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di PonPes Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kota Banjar

Wapres tutup Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di PonPes Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kota Banjar

  Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, secara resmi menutup Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jumat 01 Maret 2019.
  Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana, Kapolres Banjar, bersama Danrem 062 menyambut kedatangan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, di Sport Center Langensari. Dalam menyambut kedatangan orang nomor dua di Indonesia ini, didampingi Waka Polda Jabar, Brigjen Pol. Dr Akhmad, S.IK, M.Si, MM Wiyagus dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzanul Ulum.
  Rombongan Wapres RI Jusuf Kalla datang ke Kota Banjar dengan menggunakan tiga unit helikopter yang mendarat di lokasi Sport Center. Kemudian rombongan langsung menuju lokasi Pondok Pesantren Al Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, menggunakan mobil dinas dengan pengawalan ketat.
  Bersamaan itu, Ketum PBNU KH Said Aqil Siraj, menyerahkan rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 kepada Pemerintah melalui Wapres, Jusuf Kalla. Diantara isi rokemendasi itu, berkaitan masalah kewarganegaraan, kebangsaan dan masalah lingkungan hidup.
  Pada kesempatan itu, KH. Said Aqil Siraj, menjelaskan, sistem kewarganegaraan suatu negara bangsa (muwathonah, citizenship) tidak dikenal istilah kafir. Karena, warga negara itu memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan konstitusi.
   Lebih lanjut dia mengatakan, terkait konstitusi, Indonesia bukan darul fatwa, bukan negara agama. Kendati itu, seluruh warga diharuskan beragama. Berkaitan lembaga yang berhak memberikan fatwa, ditegaskan dia, itu adalah hak Mahkamah Agung. Kalaupun NU, hanya sebatas mengeluarkan hasil musyawarah Alim Ulama saja.
  Terkait Money Game atau lebih dikenal Multi Level Marketing (MLM) yang terbukti ada unsur tipu muslihat (ghoror), tidak transparan, kemudian ada syarat yang menyalahi prinsip akad serta ada transaksi berbentuk bonus yang bukan barang, hukumnya itu haram.
  Berkaitan masalah sampah plastik, dikatakan dia, Indonesia terbesar kedua dunia setelah Cina. Diantara penyebabnya itu, faktor industri dan rendahnya budaya masyarakat terkait bahaya sampah plastik itu. Padahal, sampah plastik itu berpotensi merusak ekosistem dan kesehatan.
  Ketum PBNU berharap Indonesia mampu mengoptimalisasi perdamaian dunia, Islam santun dan anti radikalisme, melalui Islam nusantara itu. “NU sudah empat kali mempertemukan faksi yang bertentangan di Afganistan. Menengahi konflik Sunni-Syiah di Qatar. Selain itu, intens menjembatani perdamaian antara Komunitas Uighur dan Pemerintah Tiongkok,” kata Kiai Said.
  Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengapresiasi rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Munas NU 2019. Seiring hasilnya itu, banyak gagasan strategis untuk Indonesia lebih baik dimasa mendatang. Dikatakan Wapres untuk penanganan sampah plastik itu, diharuskan memasukkan elemen budaya. Hal ini penting untuk merubah perilaku masyarakat, supaya menghindari bahaya sampah plastik. ” Sampah plastik itu tahan 100 tahun, tidak hancur, beda dengan kertas dan buah-buahan ,”ujarnya.
  Lebih lanjut Wapres menjelaskan sampah plastik itu sebagai akibat teknologi industri dan perubahan budaya. “Sumbernya semua berlatar kemalasan. Seperti, malas mencuci piring, malas cuci gelas. Kemudian, kalau ke pasar malas membawa keranjang. Inginnya semua itu praktis dan sekali pakai, plastik itu bisa langsung dibuang,”ujarnya seraya menegaskan bahaya sampah plastik dirasakan sampai anak cucu kita. Akibat bertahan, tak terurai sampai 100 tahun itu.
  Menurutnya, semua itu tanggungjawab bersama, termasuk perdamaian dunia. Pada kesempatan dia mengaku sedih atas konflik, perang saudara disekitar 15 negara Islam selama ini. Seperti, Syiria, Mesir, Afganistan dan sejumlah negara lain. Terdekat di Asia, konflik di Filipina.
Semua negara itu, berharap kedaulatan dan keadilan. Dasar negara yang perang itu republik, tapi prakteknya mirip kerajaan. “Antisipasi peperangan itu, diperlukan pendidikan dan pengetahuan,” ujarnya.
  Acara penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, dihadiri Wakil Gubernur Jabar, Ruzhanul Ulum, Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, pengurus PBNU, tamu undangan terhormat lainnya.
Sumber        : Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar
Diunggah     : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2019

About Kominfo Banjar

Check Also

Apel Konsolidasi

  Selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Polres Banjar bersama jajaran …

Serah Terima Jabatan Direktur PDAM Tirta Anom Kota Banjar

  Rabu, 12 Juni 2019 berlangsung Acara Serah Terima Jabatan Direktur PDAM Tirta Anom Kota …