Home / Berita Banjar / Wali Kota Banjar Ikuti Penyerahan DIPA Dan TKDD Tahun 2021 Oleh Presiden Secara Virtual

Wali Kota Banjar Ikuti Penyerahan DIPA Dan TKDD Tahun 2021 Oleh Presiden Secara Virtual

Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 oleh Presiden RI secara virtual di Ruang Vidcon Pendopo Banjar, Rabu (25/11/2020). Turut hadir mendampingi Wali Kota,  Sekretaris Daerah Kota Banjar, H. Ade Setiana, Kadis Keuangan, H. Agus Eka Sumpena dan juga diikuti oleh seluruh kepala daerah dan instansi terkait se-Indonesia.
Dalam kondisi masih ditengah pandemi Covid-19, Jokowi menekankan empat fokus dalam penggunaan anggaran. Diharapkan fokus tersebut akan membantu pemulihan di bidang kesehatan dan ekonomi. “Pertama, penanganan kesehatan, ini masih dalam hal penanganan Covid-19,” ujar Jokowi. Penanganan kesehatan juga diutamakan untuk persiapan vaksinasi vaksin Covid-19. Antara lain dalam penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan termasuk laboratorium. Fokus kedua berkaitan dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Tekanan ekonomi akibat Covid-19 berdampak besar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga yang menjadi perhatian Jokowi mengenai program pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 dinilai juga telah memberikan tekanan bagi pelaku usaha. “Program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha,” terang Jokowi. Keempat penggunaan anggaran juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk reformasi struktural. Sehingga menciptakan pondasi yang kuat bagi berbagai sektor.
Total alokasi belanja pemerintah pada tahun 2021 sebesar Rp 2.750 triliun naik 0,4% dari tahun 2020. Perinciannya, sebesar Rp 1.035 triliun untuk belanja K/L dan Rp. 795,5 triliun anggaran TKDD. “Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Belanja Pemerintah merupakan roda penggerak ekonomi, saya meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan Reformasi Anggaran, serta memanfaatkan APBD dan APBN dengan cermat,” ujar Jokowi.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. “Diantaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi,” ungkap Sri.
Menanggapi hal itu, ia menuturkan keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp. 1.039 triliun. “Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini,” kata Menkeu.
Di sisi lain, Sri menjelaskan efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas. “Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan,” jelas Menkeu.

Sumber     : Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2020

About Kominfo Banjar

Check Also

Perkembangan COVID-19 Kota Banjar

Sumber     : Gugus Tugas COVID-19 Kota Banjar Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2021 …

Hari Keempat PPKM Kapolres Dan Wali Kota Banjar Gelar Patroli Malam

Diawali dengan Apel Kesiapan Personel Gabungan Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar yang dipimpin langsung oleh …