Home / Berita Banjar / Penyampaian SPPT PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019

Penyampaian SPPT PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019

  Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta alokasi dana desa, minimal 10 persennya akan dikembalikan lagi ke desa. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Hj. Nursa’adah, pada acara penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), di Aula Setda Kota Banjar, Senin, 11 Februari 2019 yang dihadiri Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kades serta perwakilan kolektor dari tingkat Desa/ Kelurahan se-Kota Banjar.
  Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Hj. Nursaadah menyampaikan bahwa semua alokasi penerimaan dan pendapatan desa, merupakan kontribusi dari pajak daerah, termasuk dari pajak bumi dan bangunan. “Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian SPPT PBB P2 saat itu adalah sebagai dasar pemungutan dan penagihan PBB oleh para kolektor di Desa/ Kelurahan terhadap para wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajibannya. “Selain bisa digunakan sebagai dasar bagi para kolektor dalam hal memungut PBB P2 terhadap para wajib pajak, dengan dilaksanakannya penyerahan SPPT PBB P2 ini juga tentunya diharapkan dapat mempercepat dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya mengenai penerimaan pajak dari sektor PBB P2 tahun 2019,” ungkapnya.
   Dia menambahkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaaan dan Perkotaan (PBB – P2) Kota Banjar Tahun Pajak 2019 mencapai Rp 4 miliaran lebih, yaitu  sebanyak 114.154 lembar dengan pokok ketetapan sebesar Rp 4.035.849.957. Menurutnya, pada tahun 2019 ini, ada kenaikan jumlah subjek pajak dan jumlah pokok ketetapannya. Yakni, untuk subjek pajak naik sebanyak 122 lembar SPPT dengan pokok ketetapannya sebesar Rp 6.174.181. “Walaupun kenaikan itu tidak terlalu signifikan, ini ada bukti perbaikan pengelolaan pajak, khususnya PBB – P2 untuk peningkatan PAD di Kota Banjar,” ucapnya.
   Sementara Wali Kota Banjar dalam sambutannya menyampaikan bahwa PBB P2 harus dioptimalkan, “Untuk itu, saya berharap para kolektor dapat menyampaikan SPPT ini kepada para wajib pajak, dan saya berharap tagihan dari pajak ini dikumpulkan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya. Sebagai stimulus bagi para kolektor, beliau juga menjanjikan ke depannya akan memberikan reward kepada para kolektor yang berhasil mencapai target yang dibebankan, karena para kolektor ini merupakan orang yang berperan dalam pembangunan.
   Beliau berharap Kepala Desa, Lurah dan Camat, mau ikut menjemput bola, penagihan SPPT PBB – P2 kepada wajib pajak sebagai pekerjaan tambahan. “PBB-P2 diharuskan lunas paling lambat 30 September 2019. Lebih cepat dilunasi itu lebih baik lagi. Jadilan contoh yang baik. Janganlah menumpuk pekerjaan, termasuk PBB,” ujarnya.
   Wali Kota juga ucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dan secara konsisten, juga kepada seluruh jajaran kelurahan dan kecamatan yang telah ikut serta mendukung tercapainya pemungutan pajak sehingga diharapkan pembangunan Kota Banjar bisa dilakukan lebih baik lagi. Di akhir kesempatan, beliau berkesempatan menyerahkan SPPT PBB P2 secara simbolis yang diberikan kepada Lurah Pataruman, Ading dan Kades Jajawar, Samsudin.
Sumber        : Diskominfo Kota Banjar
Diunggah     : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2019

About Kominfo Banjar

Check Also

Panen Hadiah Simpedes BRI

Selasa, 09 April 2019, Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si, menghadiri …

Wali Kota Banjar Tinjau Lokasi Bencana Longsor

Rumah semi permanen di Dusun Cilengkong RT 18 RW 09 Desa Neglasari Kecamatan Banjar diterjang …