Home / Berita Banjar / Genjot Penertiban Aset Daerah, Pemprov Jabar Teken Kerjasama dengan BPN & KPK

Genjot Penertiban Aset Daerah, Pemprov Jabar Teken Kerjasama dengan BPN & KPK

“ Pemkot Banjar Optimistis Mampu Optimalkan Pendapatan Daerah dan Tertibkan Aset”

Wali Kota Banjar optimistis Pemerintah Kota Banjar bisa menata aset lebih tertib sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini menjadi bagian dari komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang unggul. Pernyataan beliau ini dilontarkan usai menandatangani kesepakatan kerja sama (Mou) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah kabupaten/ Kota se-Jawa Barat, Badan Pertanahan Nasional, dan Bank BJB, sebagai bagian dari rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI tentang legalisasi aset tanah dan optimalisasi pendapatan daerah di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin, 29 April 2019.
  Kerja sama ini dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan terutama dari sisi keuangan dan reformasi birokrasi. Dengan adanya kerja sama hari ini, kita bisa optimal lagi terutama penataan aset daerah,” katanya usai acara, seperti dalam keterangan resmi yang diterima Kominfo Banjar, Wali Kota menyatakan, dengan kerja sama ini, Kota Banjar mendapat pendampingan dari banyak pihak, untuk urusan pendapatan oleh Bank BJB, sedangkan urusan aset oleh BPN. “mudah-mudahan MOU ini bisa mendorong kita lebih cepat membereskan aset daerah, perpajakan, dan keuangan,” ujarnya.
  Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yusuf Purnama mengaku ikut bertanggung jawab karena masih ada aset pemerintah daerah yang belum mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya tersebut. “Menjadi pekerjaan rumah kita bersama pengelolaan yang kurang komprehensif, yang belum dijamin kepastian hukumnya,” ujar Yusuf. Melalui kerja sama ini, Yusuf menegaskan BPN berkomitmen ikut membenahi administrasi aset milik pemerintah daerah.
  “Hari ini kami hadir masih mendapatkan laporan bahwa itu asal usulnya tidak jelas tapi masih tetap dikelola. Oleh karena itu, BPN siap menyelesaikan masalah aset-aset provinsi dan kabupaten kota,” tegasnya.
  Hal senada diutarakan oleh Plt. Direktur Utama Bank BJB Agus Mulyana. Pihaknya menyatakan, bakal turut memberikan dukungan agar pendapatan daerah bisa dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi ataupun sistem lainnya yang lebih inovatif. “Kerja sama ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penerimaan pendapatan daerah,” ucap Agus.
  Komisioner KPK Basaria Panjaitan menyatakan, pendampingan dan monitoring ini merupakan upaya pencegahan agar pemerintah daerah tak lagi terjerumus pada tindak pidana korupsi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. “Tahun lalu pimpinan tertinggi kita mengeluarkan Perpres 54 tahun 2018, ini yang menjadi tuntutan kita supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah masing-masing, maka kita utamakan pencegahan ini, ” ucap Basaria.
  “Penertiban barang milik daerah ini memang warisan turun temurun. Kalau bisa kita 100% kan (sertifikasi). Memang tidak mudah, perlu political will untuk melakukannya,” ungkap Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat dalam acara penandatanganan dokumen kerja sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik daerah se-Jabar bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kanwil Jabar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Barat Gedung Sate, Senin, 29 April 2019, dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jabar beserta seluruh pemerintah daerah dari ke-27 kabupaten/kota, KPK dan BPN Kanwil Jabar menjalin kerja sama dalam dua bidang hal, yakni optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah, bersama BPN, penandatangan MOU kerjasama dengan Pemprov Jabar meliputi hal sertifikasi tanah serta koneksi host to host untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Dari dulu tercatat dalam daftar tapi sertifikatnya tidak ada. BPN juga butuh proses. Aset-aset utamanya bidang-bidang tanah. Dengan BPN Jabar kita tandatangan (MoU) agar dimaksimalkan pelayanan untuk aset tanah atau bangunan untuk disertifikasi,” ungkapnya. Emil mengatakan, barang milik daerah haruslah memenuhi aspek tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Dia mengatakan salah satu masalah tidak tertib fisik yang terjadi di lapangan adalah aset negara yang lama-kelamaan diokupansi pihak lain karena kurang pengawasan. “Ini terjadi saat kami mau melakukan rencana rehabilitasi jalur kereta. Jumlahnya ribu-ribu (aset negara yang tak diawasi). Mudah-mudahan dengan percepatan dan bimbingan dari KPK, kita bisa kejar,” jelasnya.
 
Sumber     : Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2019

About Kominfo Banjar

Check Also

Hari Krida Pertanian Ke-47 Tingkat Kota Banjar

  Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), menggelar Hari Krida …

Pelantikan Penjabat Kades Binangun, Batulawang dan Mulyasari

  Di Aula Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Selasa, 09 Juli 2019, Wali Kota Banjar, DR., …