Home / Berita Banjar / DIKLAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH LINGKUP PEMKOT BANJAR

DIKLAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH LINGKUP PEMKOT BANJAR

   Laporan Keuangan Daerah  Pemerintah Kota Banjar yang selalu memperoleh Opini WTP selama 8 kali berturut-turut dari BPK dan untuk lebih meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, pemerintah Kota Banjar melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat untuk menfasilitasi penyelenggaraan Diklat Penatausahaan Keuangan bagi para pejabat dan pengelola keuangan daerah dilingkungan Pemkot Banjar.
   Diklat ini berlangsung dari tanggal 23 April 2018,  dengan materi yang disajikan antara lain : Sistem Keuangan Daerah (matrikulasi), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan SKPD, Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Peserta berasal dari OPD  Lingkup Pemkot Banjar terdiri dari  Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan para Bendahara Pengelola Keuangan Daerah. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 di Aula Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar dan dibuka langsung oleh Plt. Wali Kota Banjar, drg. H. Darmadji Prawirasetia, M.Kes.
   Dalam sambutannya, Plt. Wali Kota Banjar mengatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD dan untuk lebih meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk itu. Beliau meminta kepada peserta agar sungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini sehingga mampu mengelola dan menatausahakan keuangan daerah dengan baik.
   H. Darmadji menambahkan bahwa dengan terbitnya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyangkut reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tentu harus diikuti dengan peningkatan sistem dan kapasitas SDM pengelola keuangan di daerah.
Sumber        : Bagian Humas Setda Kota Banjar
Diunggah     : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2018

About Kominfo Banjar

Check Also

OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

   Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banjar menggelar Acara Operasi Pasar Murah …

Tambah Libur, ASN Bakal Disanksi

   Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar Supratman mengimbau seluruh pegawai …