Home / Berita Banjar / Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019

Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019

  Senin, 29 Juli 2019 bertempat di Aula Dinas PMD-Kesbangpol Kota Banjar berlangsung acara Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019. Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana yang sekaligus membuka acara tersebut,  Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Kalyubi, Kadis PMD-Kesbangpol Kota Banjar, Sahudi, Kasi Intel Kejari, Ratno Timur Habeahan Pasaribu sebagai narasumber kegiatan dan para peserta dari berbagai Parpol di Kota Banjar.
  Kepala Kantor PMD-Kesbangpol Kota Banjar mengatakan bahwa Partai Politik merupakan pilar demokrasi yang melaksanakan penguatan sistem presidensil yang dibentuk dalam memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  Mekanisme mengenai partai politik secara rinci tertera dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, termasuk mengenai bantuan keuangan parpol, sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah no 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan parpol dan Permendagri no 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi. Jumlah bantuan keuangan telah distandarisasi batas minimal untuk kabupaten dan kota sebesar 1.500 per suara sah, selama ini Kota Banjar sudah memberikan lebih besar dari standar tersebut yaitu sebesar 4.622,80. Dalam pelaksanaannya bantuan keuangan kepada parpol masih dianggap rumit, baik dalam pengajuannya maupun dalam membuat laporan pertanggung jawabannya, dengan demikian pada kesempatan ini akan dilaksanakan bimbingan teknis bantuan keuangan kepada parpol.
  Sementara Wakil Wali Kota Banjar mengatakan bahwa seiring dan sejalan dengan Visi Misi Kota Banjar Tahun 2019-2023 yaitu dengan Iman dan Taqwa kita wujudkan Kota Banjar yang makin Berseri (Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya dan Asri Lingkungannya) menuju Agropolitan.
  Salah satu misi yang berkaitan dengan kegiatan ini yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan profesional, dengan demikian diharapkan penggunaan bantuan keuangan parpol ini dipergunakan sesuai dengan ketentuan yaitu 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk biaya operasional sekretariat, sehingga penggunaan bantuan keuangan ini harus didukung dengan pertanggung jawaban yang sesuai dengan standar akuntansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan demikian agar seluruh peserta dapat mengikutinya dengan sungguh- sungguh.
Sumber     : Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2019

About Kominfo Banjar

Check Also

Sholat Istisqo di Kecamatan Purwaharja

Kemarau panjang yang terjadi di beberapa daerah menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan Shalat Istisqa. Kecamatan Purwaharja …

Tinjauan Sekolah Sehat

   Kamis, 17 Oktober 2019, Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si melakukan …