Home / Berita Banjar / Bantuan Keuangan Gubernur Jabar Terserap Rp 700 Miliar

Bantuan Keuangan Gubernur Jabar Terserap Rp 700 Miliar

Masih adanya program pembangunan di kabupaten dan kota yang belum terealisasi melalui dana bantuan Gubernur Jabar pada tahun ini ditandai dengan alokasi anggaran yang masih belum terserap seluruhnya.
“Total anggaran bantuan keuangan itu mencapai Rp 900 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar Rp 200 miliar yang belum terserap, tapi 80 persen itu terealisasi karena secara umum memang bisa dikerjakan semua,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jabar, Eddy Iskandar Muda Nasution di sela-sela Koordinasi Perangkat Daerah (Kopdar) dengan Bupati dan Wali Kota Se-Jabar di Le Eminence Hotel Puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur, Selasa, 3 Desember 2019.
Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, termasuk Hj. Ade Uu Sukaesih Wali Kota Banjar, Kepala Bapeda se-Jawa Barat dan tamu undangan lainnya.
Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor diantaranya persoalan ketidaksiapan, nomenklatur, lahan, hingga persinggungan dengan proyek pembangunan lainnya. Salah satunya revitalisasi Kalimalang, Bekasi mengingat di kawasan tersebut dilakukan pula pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). “Anggaran dan desain di Kalimalang tak ada masalah, tapi ini kan keganggu tol sehingga ditunda lagi,” jelasnya.
Proyek-proyek lainnya diantaranya pembangunan alun-alun, creative centre, pusat budaya, dan pengembangan destinasi wisata di Karawang, Tasikmalaya, dan Cianjur yang masih terkendala. Meski demikian, Pemprov masih bisa memahami persoalan di lapangan sehingga anggaran tetap diberikan di tahun anggaran baru.
“Yang sering disalahtafsirkan adalah pembangunan alun-alun atau pusat kreativitas, itu sebenarnya untuk menggerakan ekonomi setempat, ada keramaian. Padalah pusat pertumbuhan itu mesti diciptakan,” katanya.
Sedangkan proyek yang paling progresif dan menunjukan tren menggembirakan adalah revitalisasi Pantai Pangandaran yang sejak awal kencang digeber Ridwan Kamil. Tahun depan, Pemprov akan kembali melakukan gebrakan dengan melakukan penyegaran Bandara Nusawiru sehingga akses ke kawasan selatan itu makin mudah dijangkau.
Sementara untuk pembangunan Jalur Puncak II masih dalam tahap proses pengkajian pemerintah provinsi. Hal tersebut dikatakan Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil usai koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Kopdar) bersama para bupati/walikota se Jawa Barat “Jalur Puncak II sedang kita proses untuk kajian Pemprov Jabar,” katanya.
Kang Emil menjelaskan, kajian Pemprov Jabar diantaranya terkait rute-rute mana saja yang dinilainya ramah lingkungan akan tetapi bisa bermanfaat. “Jadi ada beberapa kajian yang harus kita perhatikan untuk Jalur Puncak II tersebut, salah satunya mengupayakan ramah lingkungan namun tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, pembahasan melalui Kopdar bersama para Wali Kota/Bupati se-Jabar tidak hanya memikirkan pembangunan di Kabupaten Cianjur saja melainkan semua wilayah di Provinsi Jawa Barat. “Tentunya, pembangunan ini kita pikirkan bukan hanya untuk di Kabupaten Cianjur saja, tapi disemua wilayah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Sebelumnya, Plt. Bupati Cianjur, Herman Suherman mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan rencana pembangunan jalur alternatif Puncak II. Hal itu untuk mengantisipasi kemacetan di Jalur Puncak setiap momen libur panjang ataupun Hari Raya. “Tentu kami akan mendorong agar disegerakan, karena ini kebutuhan masyarakat,” kata dia kepada Cianjur Ekspres beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keberadaan jalur alternatif dapat memecah kepadatan kendaraan saat momentum libur dan Hari Raya. Pasalnya dengan hanya mengandalkan satu jalur, maka akan lebih sering terjadi kepadatan arus, sepertihalnya saat mudik dan arus balik lebaran. Herman mengaku akan menagih janji pemerintah pusat untuk membangun jalan tol dari Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung. Keberadaan jalan bebas hambatan tersebut akan lebih mempermudah akses transportasi, terutama para wisatawan.
Wali Kota meminta agar dalam pembangunan tol Cileunyi-Tasik-Banjar-Cilacap, berharap kepada Gubernur agar pembangunan exit toll nya berada di Kota Banjar dan jangan sampai hanya dilewati oleh toll saja tanpa ada exit toll, karena bisa membuat perekonomian masyarakat Banjar padam.

Sumber     : Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2019

About Kominfo Banjar

Check Also

Penghargaan Baznas Awards 2019

Zakat merupakan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan …

RAPBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 Disahkan

Rendahnya PAD Kota Banjar dan besarnya biaya belanja tidak langsung dalam RAPBD 2020, menjadi sorotan …

Tinggalkan Balasan