Home / Berita Banjar / Perda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Disahkan DPRD Kota Banjar

Perda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Disahkan DPRD Kota Banjar

Rapat Paripurna pengesahan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak  berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat 24 September 2021. Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi mengatakan, ada dua pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD kali ini, pertama untuk menetapkan Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dan berikutnya pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Banjar Tahun 2021.
Saran DPRD untuk Pemerintah Kota Banjar yang berkaitan dengan Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu OPD dan seluruh pemangku kependudukan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA tersebut sinkron, terintegrasi serta berkesinambungan dengan kebijakan program kegiatan pada masing-masing OPD. “Terus perlu tindaklanjut dengan rencana strategis dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Banjar, dalam bentuk rencana aksi daerah yang diwujudkan melalui peraturan yang mengikat. Juga konsentrasi pemenuhan terhadap seluruh hak anak, tidak hanya fokus pada tahap pencegahan, tetapi juga upaya penanganannya, Anak Terlindungi dan Terpenuhi Haknya,” tegasnya.
Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD Kota Banjar, yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sampai pada tahap penetapan. Beliau berharap, dengan adanya Perda Penyelenggaraan KLA, kedepannya anak-anak di Kota Banjar menjadi terlindungi dan terpenuhi hak-haknya. “Semoga dengan Perda ini akan terpenuhi apa yang menjadi hak-hak anak, dan mereka sebagai generasi penerus bisa terlindungi dari tindak kekerasan. Serta bahaya yang merugikan masa depan anak,” katanya.
Terkait program dan kegiatan pada perubahan, masih memprioritaskan penanganan Covid-19. Seperti program Jaring Pengaman Sosial, dan pemulihan ekonomi. “Pada prinsipnya arah kebijakan dalam KUA-PPAS APBD perubahan ini hanya mengalokasi kebutuhan yang bersifat wajib. Seperti insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19,” terang Wali Kota.

Sumber     : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar
Diunggah  : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2021

About Kominfo Banjar

Check Also

Perkembangan Covid-19 Kota Banjar

Sumber     : Satuan Tugas COVID-19 Kota Banjar Diunggah : Bidang Informatika Kota Banjar, 2021 …

Perkembangan Covid-19 Kota Banjar

Sumber     : Satuan Tugas COVID-19 Kota Banjar Diunggah : Bidang Informatika Kota Banjar, 2021 …