Cetak ini Laman

KEMISKINAN

Perkembangan Data Empiris Kemiskinan Tahun 2008-2010

Selama ini, BPS menggunakan pendekatan konsumsi rumahtangga untuk mengukur kemiskinan makro yang terjadi di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah “kemiskinan konsumsi”. Pelaksanaan survei BPS untuk menghitung penduduk miskin dilakukan secara panel pada periode yang sama setiap tahunnya, yaitu menggunakan instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi secara panel yang dilaksanakan pada interval waktu bulan Februari-Maret  setiap tahunnya.

Kajian analisis kemiskinan pada bab ini menyinggung kemiskinan konsumsi, dan lebih difokuskan pada perubahan karakteristik penduduk miskin selama periode tahun 2008-2010. Keterbandingan data kemiskinan selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan melihat secara lebih rinci karakteristik penduduk miskin akan mampu menjawab berbagai keraguan kalangan masyarakat tentang upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar. Beberapa kalangan meragukan dan bahkan menyatakan bahwa kemiskinan di Kota Banjar relatif sulit dientaskan, akan tetapi data/fakta empiris menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Banjar secara bertahap mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan.

Akan tetapi, kita patut tetap mengedepankan kewaspadaan bahwa penurunan kemiskinan di Kota Banjar masih belum diimbangi dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat secara signifikan. Menurut data Susenas tahun 2008, pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Kota Banjar mencapai sebesar Rp. 433.409,- per kapita per bulan dan mengalami stagnasi di tahun 2009, baru kemudian meningkat menjadi sebesar Rp. 474,921,- per kapita per bulan di tahun 2010. Artinya, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banjar masih bersifat jangka pendek, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup, seperti; program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan ekonomi lainnya. Sehingga, rumahtangga miskin belum mampu meningkatkan ekonomi keluarga dengan pengembangan usaha mandiri yang mampu menciptakan nilai daya beli bagi keluarganya sendiri.

Upaya penanggulangan kemiskinan berkait erat dengan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum setiap harinya. Mereka senantiasa dituntut memiliki nilai rupiah yang cukup untuk membeli kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka harus diupayakan memiliki pendapatan yang cukup agar mampu memenuhi kebutuhannya tersebut.

Program penguatan ekonomi desa yag berwujud dana bergulir dari pemerintah Kota Banjar selama ini belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan untuk usaha ekonomi rumahtangga miskin. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian besar rumahtangga miskin kurang memiliki tekad dan keberanian untuk meminjam modal usaha dengan berbagai alasan. Fenomena tersebut telah diungkapkan oleh penelitian sebelumnya, seperti pada tingkat nasional  misalnya, Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian perlu waktu puluhan tahun (program di mulai semenjak tahun 1979) untuk meyakinkan para petani dan nelayan kecil untuk berani mengembangkan usaha dengan bantuan modal dan disertai pula dengan proses pendampingan yang sangat intensif dengan melibatkan fasilitator dan unsur perbankan agar proses pengembaliannya relatif lancar (Proyek P4K Provinsi Jawa Barat: Studi Dampak P4K Provinsi Jawa Barat, 2005).

Menurut data Susenas 2008 – 2010, jumlah penduduk miskin Kota Banjar secara agregat cenderung berfluktuatif yaitu dari 15,7 ribu orang pada tahun 2008 berkurang menjadi 14,6 ribu orang pada tahun 2009, dan bertambah lagi di tahun 2010 menjadi sebanyak 14,8 ribu orang. Peningkatan jumlahpenduduk miskin selama periode tahun 2010 terjadi karena harga-harga kebutuhan pokok selama periode tersebut naik cukup tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 5,26 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Namun secara relatif selama periode tahun 2008 – 2010 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 9,31 persen pada tahun 2008 menjadi 8,64 persen pada tahun 2009 dan terus menurun menjadi 8,47 persen pada tahun 2010.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, selama  periode 2008 – 2010  Garis  Kemiskinan mengalami perubahan dari 162.152  perkapita per bulan di tahun 2008 menjadi sebesar 193.305 perkapita per bulan di tahun 2010 atau naik sebesar 19,21 persen, hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan harga rata-rata barang komoditas kebutuhan pokok minimum pembentuk garis kemiskinan (2.100 kilokalori perkapita per hari; Widia Karya Pangan dan Gizi 1978), yang sejatinya harus terus dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah Kota Banjar.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiiskinan juga sekaligus harus bias mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan diindikasikan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Proverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian tingkat keparahan kemiskinan diindikasikan oleh Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi niilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode tahun 2008 – 2010 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukan kecenderungan yang berfluktuatif dimana pada tahun 2008 sebesar 3,28 menurun menjadi 0,86 di tahun 2009 dan naik lagi menjadi 1,21 di tahun 2010. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2009 terjadi penurunan angka indeks sebesar 2,42 poin, yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinannya kemudian menjauh lagi sebesar 0,35 poin di tahun 2010.

Pada periode yang sama kecenderungan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukan trend yang sama pula, dimana pada tahun 2008 indeks sebesar 1,34 menurun di tahun 2009 menjadi 0,15 dan naik lagi di tahun 2010 menjadi 0,25. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin pada periode 2008 – 2009 semakin menyempit dan sedikit melebar lagi pada tahun 2010.

Tautan permanen menuju artikel ini: http://banjarkota.go.id/kemiskinan/

Tinggalkan Balasan