Cetak ini Laman

KEBIJAKAN UMUM

Pertama, kebijakan yang berhubungan dengan keberpihakan kepada masyarakat, diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Banjar memiliki komitmen dalam meningkatkan angka partisipasi murni, melek huruf dan peningkatan mutu pendidikan melalui pembebasan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SMP dan bantuan beasiswa yang terancam Drop Out mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Beasiswa juga diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dan kepada tutor PAUD diberikan insentif Rp.100.000/orang dari sekitar 250 PAUD yang ada. Sedangkan insentif untuk tenaga pendidik diberikan sekitar Rp.500.000/bulan.

Sementara di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, berbagai insentif yang berikan Pemerintah Kota Banjar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui pembebasan biaya berobat ke puskesmas, RSUD di kelas III dan di RS. Hasan Sadikin bagi masyarakat keluarga miskin yang belum mempunyai askes sejak tahun 2005 dan tentunya dengan tidak melupakan pemberian tunjangan untuk tenaga medis dan paramedis. Sedangkan untuk meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan ibu diantaranya dilaksanakan melalui pembentukan desa dan dusun siaga, intervensi terhadap gizi buruk, pembangunan pos kesehatan di seluruh desa/kelurahan dan pemberdayaan posyandu termasuk insentif kader posyandu mulai dari Rp.50.000 sampai Rp.100.000/orang/bulan.

Disamping intervensi terhadap bidang pendidikan dan kesehatan tersebut, peningkatan daya beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat Kota Banjar diantaranya dengan pemberian bantuan permodalan untuk home industry seperti pengrajin bata, makanan olahan, kerajinan bambu dan kayu, konveksi dan bordir, industri gula kelapa dan lain-lain serta fasilitasi perijinan.

Kedua, kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri, di lima tahun pertama pemerintahan Kota Banjar difokuskan pada pembangunan infrastruktur pemerintahan seperti gedung-gedung perkantoran yang baru, polres, samsat dan lain-lain. Hal ini untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan adanya sarana dan prasarana pemerintahan.

Ketiga, kebijakan yang berhubungan dengan penataan kota. Disamping melengkapi sarana prasarana pemerintahan, di lima tahun pertama pemerintahan Kota Banjar juga difokuskan pada penciptaan keramaian kota yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur kotanya yang ditunjang oleh pendirian berbagai kelengkapan fasilitas sosial dan umum, peningkatan jalan dari kondisi awal lapisan penetrasi menjadi lapisan hotmix dan pembangunan jembatan-jembatan penghubung dengan dilengkapi oleh serta penataan dan pembangunan objek wisata baru seperti sarana rekreasi waterpark yang dilengkapi dengan penataan sungai citanduy sebagai salah satu upaya untuk menciptakan ruang publik di Kota Banjar kemudian ditunjang dengan sarana Hotel yang memadai dan tempat – tempat hiburan.

dan keempat, Kebijakan yang berhubungan dengan penguatan & pemberdayaan desa/kelurahan. Melalui APBD tahun 2009      diberikan bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp.1.300.000.000,- per desa terdiri dari Penguatan ekonomi pedesaan melalui usaha ekonomi produktif masyarakat      melalui bantuan permodalan terhadap pengusaha ekonomi kecil menengah  Rp.500.000.000/desa; Pemberdayaan   masyarakat   miskin   dan    pengangguran   melalui program pembangunan pola padat karya sebesar Rp.250.000.000/desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp.500.000.000/desa.

Tautan permanen menuju artikel ini: http://banjarkota.go.id/kebijakan-umum/

2 comments

  1. Ari Sahyadi

    menyikapi masalah point 1 yaitu PAUD,,,ngomong kmn ya ibu wali? yg dulu sering berkunjung ke PAUD” yg ada dikota banjar,sekarang sama sekali tidak dikunjungi… ada apa ya???

  2. Adeng Gandira

    Untuk kebijakan point ke 4, salah satu contoh padat karya yang sudah dilaksanakan apa dan dimana ya?.Sy tinggal di kecamatan Pataruman..

Tinggalkan Balasan