«

»

Cetak ini Pos

Presiden Bagikan 2.553 Sertifikat Tanah di Tasikmalaya

        Presiden Joko Widodo punya program bagi-bagi sertifikat tanah setiap kali kunjungan ke daerah. Kali ini ada 2.553 sertifikat hak atas tanah di Jawa Barat yang dibagikan Jokowi dalam kunjungan ke Kota Tasikmalaya. Dalam keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, penyerahan tersebut dilakukan di Lapangan Bale Kota Tasikmalaya, pada Jumat, 9 Juni 2017. Ada 2.359 warga yang berasal dari 11 kota/kabupaten di Jawa Barat yang menerima sertifikat. Mereka berasal dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupatn Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Kota Bekasi. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

   Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat. Menurutnya, di Indonesia sendiri terdapat 126 juta bidang tanah yang mestinya memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut, hanya 46 juta yang memiliki bukti pengakuan. “Pemerintah mendorong agar secepatnya lahan yang belum memiliki sertifikat diberikan sertifikatnya. Di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harusnya diberi, tapi baru bisa diberi 46 juta. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri agar tahun ini minimal 5 juta diberikan kepada rakyat, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta,” kata Presiden. Target yang tinggi tersebut memang sengaja ditetapkan pemerintah karena, menurut Jokowi, banyak sengketa lahan yang terjadi karena disebabkan tidak adanya kepemilikan sertifikat ini. “Banyak terjadi di daerah-daerah sengketa tanah antara individu dengan individu, orang dengan orang, orang dengan perusahaan, orang dengan pemerintah. Tapi masyarakat kadang salah dalam hal sengketa karena tidak memiliki sertifikat,” ucapnya.

     Presiden kemudian mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga, dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu. “Dipakai agunan jaminan ke bank boleh-boleh saja, tapi hati-hati kalau akan pinjam uang ke bank. Saya titip dihitung yang betul, dikalkulasi yang benar, karena waktu menerima (pinjaman) itu enak, yang sulit mengembalikan dan mencicilnya,” tuturnya. Beliau menambahkan bahwa Program Reformasi Agraria adalah proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan oleh masyarakat. Melalui program ini, diharapkan produktivitas masyarakat akan meningkat dan berdampak pada pemerataan dan peningkatan ekonomi nasional. “Sebetulnya pelaksanaan sudah, hanya memang yang kecil-kecil belum. Nanti mungkin sebelum Agustus sudah. Juli akan kelihatan, akan banyak nanti,” kata Presiden kepada wartawan. Menurutnya, pemerintah masih terus mengupayakan program ini berjalan sesuai skema yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui redistribusi lahan, pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan lahan secara produktif sehingga bermanfaat bagi meningkatnya ekonomi masyarakat.

      

Sumber        : presidenri.go.id

Diunggah     : Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2017

Tautan permanen menuju artikel ini: http://banjarkota.go.id/agenda/presiden-bagikan-2-553-sertifikat-tanah-di-tasikmalaya/

Tinggalkan Balasan